Diskusi Publik Gagal Hadirkan Gubernur

Foto Dokumentasi Indris

 JAMBI - Peserta diskusi publik mungkin merasa seperti seorang depkolektor kehilangan objek tagihan. Kenapa tidak, berniat menagih janji politik Gubernur Jambi, H. Zumi Zola Zulkifli untuk merebut pulau berhala, kandas. Bung Zola tidak datang, pun tak sepotong alasan.

Rencananya, gubernur muda tersebut akan disuguhkan sejumlah pertanyaan kritis dari peserta. Tentu saja dia harus mempersiapkan jawaban, atau keberanian. Rakyatnya bertanya, semestinya dijawab. Ketidakhadiran gubernur melahirkan beragam persepsi. Gubernur tidak berani datang, atau berhalangan hadir atau juga ada yang menyarankan agar tidak perlu ke sana. Entah !

 Namun Supriono, pada sebuah situs berita online kajanglakonews.com Sabtu (29/7/17) mengatakan, jika Partai PAN dimintai saran oleh gubernur untuk memilih, maka PAN akan menganjurkan gubernur untuk tidak hadir. Alasanya, yang punya wewenang melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah adalah DPRD. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Jambi ketika dikonfirmasi wartawan via telephone selular.

Salah satu anggota DPRD Provinsi Jambi ini melanjutkan, kalau soal diskusi dipersilahkan karena itu hak masyarakat. Namun untuk menilai kinerja pemerintah itu ranahnya wakil rakyat. "Makanya ketidakhadiran gubernur dalam diskusi tersebut, itu sudah pas, karena untuk mengevaluasi kinerja gubernur, sudah ada forumnya,  lewat LKPJ gubernur kepada DPRD setiap tahun", ujar Supriono.

Diskusi publik yang digelar di Novita Hotel Sabtu (29/7/17) tersebut mengusung tema "Menagih Janji Zumi Zola". Dalam diskusi akan dilakukan evaluasi tahun kedua Pemerintahan Jambi Tuntas. Pesertanya banyak, dari berbagai kalangan masyarakat. Sedangkan narasumbernya Gubernur Jambi dan salah satu pengamat pemerintah, Dr. Pantun Bukit.

Menurut Pantun, dari sisi sejarah pulau berhala itu milik Jambi. Namun secara administratif, itu milik Provinsi Kepulauan Riau, sebab dulu Provinsi Jambi pernah membeli tanah di pulau berhala dengan akte jual beli yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. "Nah,secara administrasi mereka lebih kuat," tuturnya.

 Dikatakan Pantun, walaupun dirinya mendapatkan kritikan pedas dari peserta duskusi, dia sama sekali tidak mempersoalkannya. Karena diskusi tersebut dinilai tidak nyambung, dia berbicara dalam konteksperencanaan, sementara peserta bertanya lebih kearah politik. (*/red )


Potongan Video  Diskusi Publik. Dilangsir dari Akunt FB Akmal Khatab, Senin 31 Juli 2017.
Video Dok  : Istimewa