Handang Soekarno Divonis 10 Tahun Penjara, Ipar Jokowi Lolos?
 |
| Handang Soekarno. Foto Dok harianterbit.com |
Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menuntut hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan kepada Handang.
Menurut hakim, Handang terbukti menerima 148.500 dolar AS (setara Rp1,998 miliar) dari country director PT EK Prima Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamonahan Nair untuk membantu penyelesaian pajak PT EKP. Baik Handang maupun jaksa KPK seperti dilansir Antara menyatakan akan pikir-pikir selama tujuh hari sebelum merespons putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang diketuai Frangki Tambuwun itu.
http://lifestyle.liputan6.com/read/3021611/kuliner-magelang-sate-pisang-dan-ronde-langganan-bung-karno?source=search
Pemberian suap itu terkait dengan pengurusan sejumlah permasalah pajak yang dihadapi EKP, termasuk di antaranya pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) periode Januari 2012-Desember 2014 sebanyak Rp3,53 miliar, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) tahun 2014 sebesar Rp52,36 miliar dan STP PPN tahun 2015 sebesar Rp26,44 miliar.
Masalah lainnya berkenaan dengan Penolakan Pengampunan Pajak, Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pemeriksaan Bukti Permulaan pada KPP PMA Enam Kalibata dan Kantor Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Awalnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Enam Jakarta memberikan imbauan kepada PT EKP agar melunasi PPN kacang mete gelondong 2014 sebesar Rp36,87 miliar dan pada 2016 sebesar Rp22,4 miliar, namun Rajamohanan mengajukan keberatan ke KPP PMA Enam dan disarankan untuk ikut program pengampunan pajak oleh kepala kantor KPP PMA Enam Johnny Sirait.
Namun permohonan PT EKP untuk mengajukan pengampunan pajak ditolak karena PT EKP punya tunggakan pajak yaitu STP PPN Desember 2014 sebesar Rp52,36 miliar dan pajak Desember 2015 sebesar RP26,44 miliar. Selanjutnya Jhonny Sirait mengistruksikan pengajuan usulan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana pajak atas nama PT EKP tahun 2012-2014. Jhonny juga mengeluarkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada PT EKP.
 |
| Arief Budi Sulistyo. Foto Dok harianterbit.com |
Rajamohanan lalu meminta bantuan Arif terkait penyelesaian masalah pajak PT EKP dengan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut melalui WhatsApp yang diteruskan Arif ke Handang. Atas permintaan itu Handang menyanggupi dengan mengatakan "Siap bpk, bsk pagi saya menghadap beliau bpk. Segera sy khabari bpk".
Pada 4 Oktober 2016, atas arahan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Muhammad Haniv memerintahkan Jhonny Sirait membatalkan surat pencabutan pengukuhan PKP PT EKP, sehingga KPP PMA Enam mengeluarkan surat Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP PT EKP. Pada 5 Oktober Rajamohanan lalu menemui Handang dan meminta tolong permasalah PT EKP lainnya.
Handang pun meminta kepada Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyelidikan (Kabid P2IP) Kanwil DJP Jakarta Khusus, Wahono Saputro untuk membantu penyelesaian masalah PT EKP dengan membuat pertemuan pada 20 Oktober 2016 di antara Rajamohanan, Wahono dan Handang di Nippon Khan Hotel Sultan.
Sehingga pada 2 November 2016, Haniv menerbitkan surat pembatalan STP terhadap pajak tahun 2014 dan 2015 PT EKP senilai total Rp78 miliar. Rajamohanan menjanjikan akan memberikan uang dengan jumlah 10 persen dari total nilai STP PPN senilai Rp52,36 miliar, dan setelah negosiasi disepakati uang yang diberikan oleh Handang kepada Handang dibulatkan menjadi Rp6 miliar, sudah termasuk bagian Muhammad Haniv.
Haniv selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. Tahap pertama pemberian uang adalah Rp2 miliar dalam bentuk 148.500 dolar AS pada 21 November 2016 yang diambil di rumah Rajamohanan. Namun saat penyerahan uang itu Handang dan Rajamohanan terkena Operasi Tangkap Tangan KPK. Terkait perkara ini, Rajamohanan sudah divonis tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider lima bulan kurungan. Ipar Jokowi Adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo disebut dalam sidang vonis mantan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno perkara pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia.
Arif Budi Sulistyo disebut berperan membantu Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair dalam pengurusan pajak. "Menimbang pada tanggal 23 oktober ditelepon oleh Arief Budi Sulistyo mempertanyakan tentang perkembangan tax amnesty dan dijawab oleh Ramapanicker masih menunggu informasi dari Muhammad Haniv.
Kemudian Ramapanicker juga mengirimkan melalui whatsapp dokumen-dokumen penyelesaian permasalahan pajak PT EKP kepada Arief Budi Sulistyo yang selanjutnya diteruskan kepada Handang dengan kalimat apapun keputusan dirjen, mudah-mudahan terbaik buat Mohan, Pak. Suwun," kata hakim John Halasan Butar Butar saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017).
Setelah itu, hakim mengatakan bahwa terdakwa Handang menyanggupi permintaan tersebut. "Menimbang atas permintaan tersebut Handang menyanggupi dan menyatakan siap bapak, besok pagi saya menghadap beliau bapak. Segera saya kabari, bapak," kata hakim. Kemudian pertemuan itu, hakim mengatakan Handang Soekarno bertemu dengan Muhammad Haniv selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. Dalam pertemuan tersebut, Arief Budi Sulistyo ingin bertemu dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. "Pada tanggal 23 September dipertemukan oleh Handang Soekarno di lantai 5 gedung Ditjen Pajak," kata hakim.
Usai pertemuan tersebut, seperti dikutip detik.com, hakim mengatakan, Rajamohanan Nair dan Rudy P Musdiono selaku bos PT Bangun Bejana Baja bertemu Muhammad Haniv dan Hilman Flobianto selaku Kepala Bidang Keberatan dan Banding Ditjen Pajak.
Dalam pertemuan itu, Mohan menyampaikan PT EKP Indonesia sedang mengajukan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) dengan nilai Rp 52,3 milliar untuk massa pajak pada Desember 2014 dan massa pajak pada Desember 2014 sebesar Rp 26 miliar. "Dan menyampaikan sebenarnya PT EKP ingin mengajukan tax amnesty tapi terkendala karena adanya STP tersebut," ujar hakim.
Dalam kasus ini, Handang Soekarno divonis 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta, subsider 4 bulan kurungan. Handang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia.
"Menyatakan terdakwa Handang Soekarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar hakim ketua Franky membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017). Handang terbukti menerima suap senilai Rp 1,9 miliar. Suap tersebut diterima Handang dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair. (Anugrah)
Sumber : harianterbit.com
