Warga Jambi Angkat Bicara Soal Lelang Jabatan

Pengamat Sosial Jambi. Nasrul Yasir. Foto Dok Istimewa

JAMBI - Adanya dugaan telah terjadi permainan uang pada proses lelang jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, membuat warga Jambi angkat bicara.

Adalah Nasrul Yasir, pengamat sosial ini mengatakan jika memang terbukti adanya kecurangan dalam proses lelang jabatan yang dilakukan panitia seleksi, seharusnya dilaporkan kepada penegak hukum.  Karena kecurangan tersebut satu bentuk pelanggaran.

 "DPRD juga bisa menjadi tempat melapor, jika telah mengantongi bukti-bukti", ujar Nasrul ketika dikonfirmasi jambiterbit.com, Kamis (27/7/17).

Menurut Nasrul, dalam persoalan ini jika telah ada bukti awal, DPRD bisa saja meminta penjelasan gubernur. Dan gubernur harus memenuhi permintaan tersebut, sehingga tidak menimbulkan tandatanya di tengah masyarakat Jambi.

Mengenai permintaan audensi oleh AMPJ kepada Gubernur Jambi dan pihak terkait lainnya, kata Nasrul, itu berpulang kepada gubernur sendiri. Namun demikian gubernur disarankan agar aspirasi  masyarakat seyogyanya dapat dijadikan masukan.

Terpisah,  Ketua LSM LIPPAN Jambi, Ardi ketika dikonfirmasi terkait persoalan ini tidak bersedia berkomentar. Dia hanya menjawab "no coment" pada pertanyaan tertulis yang dilayangkan jambiterbit.com via chat face booknya, Kamis (27/7/17).

Kemudian Idris salahsatu warga Jambi mengatakan, pemerintah sebaiknya menggugurkan hasil lelang tersebut jika memang terbukti curang. Dirinya menyarankan Gubernur Jambi untuk tidak ragu dalam mengambil kebijakan terkait persoalan ini. "Jangan sampai proses seleksi yang salah kaprah nantinya dapat menghambat pembangunan", kata Idris.

Sedangkan Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi, H Bakri HM ketika dikonfirmasi jambiterbit.com via chat Face Booknya, Kamis (27/7/17) malam, belum memberikan tanggapannya terkait persoalan ini. Sama halnya dengan Supriono, salah satu Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, H Fahcrori Umar ketika menyambut aksi unjukrasa, Kamis (27/7/17) mengatakan kepada para pendemo bahwa dirinya belum dapat memberikan penjelasan lebih banyak terkait persoalan ini. Nanti setelah Sekretaris Daerah (Sekda) pulang dari Jakarta, niat audensi AMPJ akan disampaikannya. (rizal ependi)