Pertemuan Lukas Enembe, BG, Tito: Jokowi Diminta Klarifikasi

Foto Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw, dan Gubernur Papua Lukas Enembe beredar di media sosial.
JAMBITERBIT.COM, JAKARTA - Isu pertemuan tertutup antara para pejabat keamanan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, di kediaman Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, di Jakarta Selatan, ramai diperbicangkan. Berbagai kalangan menilai, tak hanya mereka yang terlibat, namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara diminta untuk klarifikasi atas adanya pertemuan yang melibatkan para petinggi keamanan negara tersebut.

Pertemuan tersebut diduga dilakukan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol. Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Kapolda Sumatera Utara (eks Kapolda Papua) Irjen Pol Paulus Waterpauw, dan Gubernur Papua Lukas Enembe. Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntabillity (Infra) Agus Chaerudin, menilai bahwa, terkuaknya dugaan pertemuan tersebut tentu membuat‎ suhu politik di Indonesia kian memanas.

 Menurut dia, jika terbukti benar terjadinya pertemuan dan penekanan kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, dengan imbalan penghentian kasus-kasusnya oleh Bareskrim atas perintah ‎Kapolri sebagai bukti kesepakatan, maka oknum-oknum tersebut telah mencederai Demokrasi Pancasila dan membahayakan keamanan negara. "Sebagai akibat penyalahgunaan kekuasaan menggunakan alat negara untuk kepentingan politik partai politik tertentu," terangnya di Jakarta, Jumat (15/9/2019).

Tak salah, kata dia, Presiden Jokowi harus mengklarifikasi adanya pertemuan itu. "Jokowi hendaknya dapat memberikan klarifikasi terkait adanya pertemuan tersebut," ujar dia. Jangan Dibiarkan Disisi lain, isu pertemuan pengamanan politik itu jangan dibiarkan berkembang. Dikuatirkan masyarakat luas bisa saja menganggap bahwa institusi BIN, dan Polri dilibatkan dalam skenario pemenangan PDI Perjuangan dan Joko Widodo pada Pemilu Serentak tahun 2019. "Saya rasa sih dengan adanya isu-isu ini Kapolri, Kabareskrim dan KaBIN harus melakukan klarifikasi ya," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, di Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Bukan itu saja, Arief mengingatkan, jika tidak segera diklarifikasi, hubungan baik antara institusi Polri dan TNI bisa renggang. Arief mengaku tak yakin adanya intervensi Kapolri Tito terhadap kasus Pilkada Tolikara yang menjerat Lukas Enembe. Karena setahu dia, Tito selalu bekerja profesional. Jika pun dihentikan kasus Lukas, menurut dia, dipastikan karena kurangnya bukti yang dimiliki penyidik. "Saya jamin Kapolri selama ini bekerja profesional dan tidak punya garis merah dengan Kepentingan PDIP, Kapolri sih menurut saya engga punya Kepentingan ya. Mau siapa yang menang nantinya pada tahun 2019," tegasnya.

Akui Adapun Lukas Enembe, mengakui pertemuan dirinya dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan; Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Kapolda Sumatera Utara (eks Kapolda Papua) Irjen Pol Paulus Waterpauw.‎ Pertemuan itu memang terjadi. Tepatnya di rumah Kepala BIN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa 5 September 2017. Tetapi, dia menyangkal pertemuan itu untuk memasangkan dirinya dengan Paulus Waterpauw di Pilgub Papua 2018.

Lukas menjelaskan lewat keterangan tertulis, pertemuan tersebut semata-mata demi menjaga persatuan dan kesatuan di Papua. "Banyak hal yang dilaporkan dan minta petunjuk dari Kepala BIN," ujar Lukas di Jakarta, Jumat (15/9/2017). Selain itu, membahas pelaksanaan otonomi khusus di Papua yang tinggal 6 tahun lagi, dia menyarankan agar pemerintah pusat menyiapkan grand design. "Nah setelah otonomi khusus itu nanti seperti apa. Saya diskusi itu," lanjut dia.

Untuk diketahui, sempat beredar informasi isi pertemuan tertutup antara para pejabat keamanan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, di kediaman Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, di Jakarta Selatan. Foto-foto dari pertemuan mereka juga sudah beredar di media sosial. Kabar yang diterima redaksi menyebut, awalnya pertemuan pada Selasa (5/9) itu bersifat biasa hanya membahas berbagai isu nasional. Tapi ternyata ada agenda lebih jauh dari itu. (Sammy)

sumber : harianterbit.com
Diberdayakan oleh Blogger.