Ada Upaya Jebak dan Hancurkan Nama Baik Anies-Sandi
 |
| Anis - Sandi. Foto Ist |
Sejumlah kalangan menyebut, pembahasan dilakukan di seluruh komisi DPRD DKI dan banyak ditemukan anggaran ‘aneh’ dan tak masuk akal. Bahkan Anies-Sandi kini mulai digiring menjadi pemimpin yang tak transparan. Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Reza Haryadi, mengingatkan Anies-Sandi terkait 2 opini yang kini tengah dibangun lawan politiknya. Pertama, pemerintahan yang tak transaparan.
Kedua, pemerintahan yang tak bersih. Hal itu digiring lewat pembahasan RAPBD 2018. Bahkan, beberapa pihak mencoba memasukkan angka-angka aneh yang tak masuk akal ke RAPBD 2018. Salah satunya soal anggaran kolam ikan sebesar Rp620 juta yang sempat viral. Setelah ditelusuri, ternyata usulan tersebut bukan berasal dari partai pengusung Anies-Sandi di Pilgub yang lalu, yakni PDIP. Belum lagi mendadak muncul kenaikan anggaran tim gubernur untuk urusan percepatan pembangunan (TGUPP) yang dinilai tak wajar.
Anggaran itu naik dari Rp2,8 milliar menjadi Rp28 milliar. Anies-Sandi pun diejek habis-habisan di media sosial. Padahal faktanya, Anies-Sandi belum mengajukan nama-nama orang di daftar TGUPP. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Agus Suradika, yang memastikan bahwa Anies-Sandi belum memasukkan daftar nama TGUPP-nya.
Sehingga, menjadi aneh bin ajaib anggaran itu mendadak muncul tanpa sepengetahuan Anies-Sandi. Sebab semestinya daftar TGUPP sampai dulu di BKD DKI, baru anggaran bisa diprediksi. "Ini dia, Anies-Sandi juga harus hati-hati di eksekutif. Hati-hati juga sama anak buahnya yang sekarang. Dia kan belum merombak jabatan ini. Masih banyak PNS pengikut setia gubernur yang lalu," kata Reza di Jakarta, Jumat (24/11/2017).
Bahkan orang-orang seperti itu punya kemungkinan membantu menjatuhkan nama baik Anies-Sandi. Reza berpendapat seharusnya Anies-Sandi merombak gerbong Pemprov DKI sebelum pembahasan KUA PPAS APBD dan RAPBD 2018 mulai.
Hal itu seharusnya dilakukan agar mereka yang duduk benar-benar orang yang loyal kepadanya. Tapi lantaran sudah terlanjur, Anies-Sandi kini mesti mengerahkan tim maupun partai politik pengusungnya di DPRD DKI agar membersihkan dan mencoreti anggaran aneh yang berpotensi menjatuhkan nama baik Anies-Sandi. "Bahkan kalau bisa dibuka saja ke publik semua yang dibahas. Agar tak ada dugaan aneh-aneh," kata Reza.
Berjaga-jaga Terkait hal ini, fraksi pendukung Anies-Sandi di DPRD DKI juga mulai berjaga-jaga. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif, mengatakan, pihaknya kini menyisir satu per satu anggaran aneh yang mendadak muncul. Bahkan termasuk anggaran kolam ikan Rp620 juta juga akan dibahas. "Besok kita rapat bersama Sekwan. Kita akan tanyakan soal kolam ikan Rp 620 juta itu. Harusnya yah nggak Rp 620 juta juga lah," kata Syarif yang berasal dari fraksi Gerindra, partai pengusung Anies-Sandi.
Mengacu RKPD Pengamat Tata Kota,Yayat Supriyatna, mengatakan apabila Anies-Sandi ingin main aman, maka cukup mengikuti panduan dokumen teknokratis. Menurutnya, dokumen itu disusun berdasarkan acuan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Artinya, apabila Anies-Sandi main aman atau normatif, maka segalanya mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
"Sehingga, permasalahan Anies-Sandi memimpin DKI Jakarta, berbeda dengan kepemimpinan Ahok-Djarot," terangnya di Jakarta, Jumat (24/11/2017). Yayat mengatakan, Ahok memimpin mengacu pada ABPD dan dana nonbudgeter (dana di luar ruangan). Ia beranggapan, Ahok mamahami permasalahan kebutuhan DKI Jakarta tak bisa diatasi APBD.
Yayat mempertanyakan sejauh mana Anies-Sandi menggunakan peraturan membangun DKI Jakarta. Sebab, selama ini Ahok-Djarot menggunakan model inovatif. Ia mencontohkan Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp420 miliar membangun Simpang Susun Semanggi.
Namun, menurutnya, pembangunan hanya menelan anggaran sekitar Rp200 miliar. Pemprov DKI Jakarta menggunakan sisa angaran itu membangun pedestrian di sejumlah titik. "Kalau Ahok kan tak terima uang, tapi terima produk, bisa bus (armada Transjakarta), ruang terbuka hijau. Itu kan tak ada di RKPD," tutur Yayat.
Ia mengingatkan semua orang sepakat, kecepatan adalah keinginan orang Jakarta. Sehingga, ia mempertanyakan terobosan apa yang dilakukan Anies-Sandi. "Apakah gubernur yang akan datang mengacu ke pendekatan normatif atau inovatif, DPRD yang akan bantu," ujar dia.(Sammy)
Sumber : harianterbit.com
