Selain Penimbunan, Lonjakan Harga Beras di Jakarta Akibat Ulah Kartel
 |
| Gudang beras. Foto Ist |
Bahkan, kenaikan harga beras ini dilakukan mafia pangan, tepatnya kartel atau pihak-pihak yang memanfaatkan keuntungan dari margin impor terutama komoditas pangan tertentu. Aparat penegak hukum harus memburu para kartel yang merugikan rakyat. Koordinator Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, menyoroti adanya keberadaan mafia atau kartel pangan di Jakarta.
"M asih ada oknum yang melakukan penimbunan pangan. Hal ini juga dapat menjadikan ekonomi tak stabil. Dalam hal ini pemerintah harus tegas lagi," ujarnya di Jakarta, Selasa (9/1/2018). Dia mengatakan, mafia pangan tepatnya kartel atau pihak-pihak yang memanfaatkan keuntungan dari margin impor terutama komoditas pangan tertentu memang benar adanya.
Oleh karena itu, pemerintah juga harus membuat sistem yang bagus terkait daftar nama-nama importir sehingga ketika mereka bermain curang bisa langsung ditindak. "Saya kira semua pihak harus berperan untuk mengawasi spekulan nakal ini, bukan cuma Kementerian Perdagangan atau Pemprov DKI Jakarta, masyarakat juga bisa dilibatkan," ujarnya.
Ia menambahkan, jika terjadi penimbunan bahan pangan di Jakarta, maka aparat didorong untuk tidak segan-segan menghukum agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Perberat Denda Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung agar KPPU memperberat denda bagi pelaku kartel hingga maksimal 30 persen dari total penjualan produk yang diperkarakan.
"Praktik kartel sudah merusak tatanan kehidupan terutama kartel yang terjadi dalam penyediaan kebutuhan masyarakat," kata Ketua BPP Hipmi Bidang Organisasi, Anggawira, di Jakarta Menurut Anggawira, praktik monopoli bisnis itu telah merambah ke berbagai komoditas yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat seperti beras, bawang, ikan, kedelai, garam, dan gula. Dirinya berpendapat bahwa denda yang berlaku saat ini dinilai masih sangat sedikit sehingga dianggap ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku kartel.
"Harga kebutuhan bahan pokok masyarakat banyak sekali yang ditentukan oleh pelaku kartel. Jadi, perlu ada efek jera bagi pelaku usaha yang nakal mengatur harga untuk kepentingan pribadi dan golongan," paparnya. Ia menegaskan, kartel secara umum bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi kelompok tertentu dan pembagian zona pemasaran produk di kalangan mereka sendiri.
Hal tersebut, lanjutnya, dinilai jeas merugikan produsen lain. Lagipula, denda maksimal 30 persen tersebut juga sudah diterapkan di negara- negara maju dan berjalan efektif. Anggawira yang juga fungsionaris Gerindra itu menyampaikan bahwa Hipmi akan turut mengupayakan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, karena akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Rp12 Ribu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno meminta kepada para pedagang beras di pasar-pasar tradisional untuk tidak menahan stok beras milik mereka.
"Disinyalir, banyak yang menyetok dan menahan beras mereka, ini berakibat pada kurangnya peredaran beras di lapangan,” kata Sandi di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018). Lonjakan harga, dikatakan Sandi, bahkan menyentuh angka 10 persen kenaikan. Atau kata dia, setara dengan harga Rp11.000 hingga Rp12.000, dari semula harga beras eceran termahal di Pasar Tradisional hanya menyentuh angka Rp8.000 hingga Rp9.000.
"Kenaikan 10 persen. Sekarang harganya itu Rp11.000 sampai Rp12.000," ujarnya. Sandi mengungkapkan, guna mengantisipasi hal itu pihak Pemprov telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk memastikan stok beras aman hingga satu sampai dua bulan ke depan sebelum panen raya berlangsung. Misalnya, kata Sandi, untuk hari ini Kemendag bersama-sama dengan Pemprov menggelontorkan beras sebanyak 3.000 ton dari Gudang Bulog DKI yang berada di Kelapa Gading untuk segera didiatribusikan ke berbagai kawasan di Jakarta.
Di luar itu, Sandi juga memerintahkan kepada PD Pasar Jaya dan Food Station untuk memastikan stok beras mereka aman hingga empat sampai lima hari ke depan. Adapun naiknya harga beras di lapangan, diduga Sandi karena banyaknya pedagang yang menimbun stok beras milik mereka. Hal ini tentu berakibat pada peredaran beras yang minim sehingga lonjakan harga pun terjadi.
Tak hanya mengultimatum para pedagang untuk berhenti menyetok beras milik mereka, Sandi juga memerintahkan para pedagang untuk segera mendistribusikan beras tersebut ke 112 pasar yang ada di Jakarta. Sandi bahkan mengaku, akan mendatangi satu per satu pasar yang ada di Jakarta untuk memastikan stok beras aman dan tak ada pedagang yang berbuat curang.
"Saya besok akan keliling pasar, pastikan tak ada yang curang dan stok aman," kata Sandi. Namun, Sandi tak ingin memberikan sanksi khusus kepada para pedagang 'nakal' ini. Justru kata Sandi segala sanksi yang berkaitan dengan pangan itu telah dipegang sepenuhnya oleh satgas pungli. "Sanksinya sama satgas, saya yang jelas ini mengultimatum jangan sampai ada yang nakal," katanya. (*)
Penulis : Sammy
Sumber : harianterbit.com
