Batubara Menjadi Persoalan Mendesak, Pemerintah Bentuk Tim Kerja

foto jambiterbit.com

JAMBITERBIT.COM, JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi serius mengurusi persoalan aktivitas angkutan batubara yang saat ini banyak menuai protes. Dalam rapat di salah satu ruangan di Kantor Gubernur Jambi dilakukan pembahasan yang akhirnya menelorkan keputusan kalau pemerintah membentuk tim kerja.

Rapat yang berlangsung Senin (4/4/2018) tersebut menghadirkan Gubernur Jambi H Zumi Zola Zulkifli yang diwakilkan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Jambi, Tagor Mulia Nasution.

Lalu menghadirkan Perwakilan dari Polda Jambi, Korem 042/Garuda Putih Jambi, DPRD Provinsi Jambi, Sat Pol PP Provinsi Jambi, Organda dan Perwakilan dari Pengusaha Batubara.

Kemudian Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Kantor ESDM Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Kota Jambi, Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bungo, Tebo dan Batanghari serta sejumlah insan pers sebagai peliput kegiatan.

Plt Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Jambi, Tagor Mulia Nasution mengatakan persoalan aktivitas angkutan batubara ini telah menjadi permasalahan pemerintah yang mendesak harus dituntaskan. Terutama soal jembatan timbang di Muarotembesi, Kabupaten Batanghari.

Namun kabarnya jembatan timbang tersebut akan dioperasikan pada semester ke 2 tahun 2019. "Terlalu lama kalau menunggu tahun 2019, saya harap pemakaiannya dipercepat", ujar Tagor.

Bahkan, untuk mempercepat pengoperasian jembatan itu Tagor mengaku akan menemui pihak kementrian atau Direktur Jendral (Dirjen) Perhubungan RI di Jakarta.

Sedangkan Komisi III DPRD Provinsi Jambi yang diwakilkan kepada Anggota Komisi III Gus Rizal mengatakan, pemerintah hendaknya mengajukan secepatnya rencana pembuatan aturan tentang batubara tersebut ke DPRD.

"Perda batubara ini belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga untuk itu dibutuhkan komitmen bersama agar pembasahan yang dilaksanakan tak sia-sia", kata Gus Rizal.  (red/jt/ref)