Panglima TNI Waspadai Tiga Ancaman Pilpres 2019

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. foto istimewa

JAMBITERBIT.COM, JAMBI - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa TNI dan Polri harus mewaspadai tiga ancaman baru yang berpotensi mengganggu kelancaran pemilihan umum kepala daerah 2018 dan pemilihan presiden 2019.

 

"Pada pemilihan kepala daerah yang ada di 171 wilayah, kegiatan politik akan diwarnai kampanye dan pengerahan massa yang rawan isu negatif, sehingga berpotensi memunculkan tindakan ekstrim yang mengarah ke anarkis," kata Marsekal Hadi Tjahjanto saat bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan pengarahan kepada jajaran TNI-Polri di halaman Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Jumat (20/4/2018).

 

Ancaman pertama, kata Panglima TNI, berpotensi muncul berupa ancaman siber dalam bentuk berita hoaks dan ujaran kebencian. Produk hoaks itu sengaja "dilepas" melalui media sosial oleh kelompok tertentu untuk mengerahkan massa.

 

"Satu akun punya 1.000 `follower' (pengikut), membuat menyebar berita hoaks dan ujaran kebencian dengan mudahnya," kata Hadi Tjahjanto.

 

Ancaman kedua, yaitu berupa ancaman biologis. Ancaman ini bisa berupa munculnya penyakit-penyakit lama seperti difteri dan campak dalam bentuk baru yang tidak tertutup kemungkinan merupakan hasil rekayasa manusia.

 

"Ancaman biologis bisa berupa dilepasnya agen biologis untuk mengakibatkan gagal panen, kejadian luar biasa, dan kematian hewan ternak. Ini bisa dikaitkan dengan ancaman global yang harus diantisipasi," katanya dikutip Antara.

 

Ancaman ketiga, adalah isu kesenjangan ekonomi. "Masalah kesejahteraan yang bisa jadi kampanye hitam," tambahnya.

 

Panglima mengatakan, tugas TNI-Polri kini adalah untuk menjamin kelancaran, keamanan dan kesuksesan Pilkada dan tahapan Pemilu 2019. Tugas-tugas yang harus diperhatikan antara lain adalah, pengamanan ditribusi logistik dan saat masa kampanye, pelaksanaan penetapan dan pascapenetapan, apalagi jika terjadi sengketa. 

 

TNI-Polri sudah menjalin nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk dukung langkah yang dilaksanakan Polri, sehingga perlu ada koordinasi dan singkronisasi dilapangan berupa simulasi pengamanan.

 

Kemudian, hal yang tak kalah pentingnya, lanjut Panglima TNI, adalah netralitas TNI-Polri. Ia menegaskan bahwa politik TNI-Polri adalah politik negara.

 

"Bagi prajurit TNI hanya ada satu komando tegak lurus dari Panglima TNI. Begitu juga Polri hanya dari Kapolri tegak lurus ke bawah jajaran. Tidak ada komando perintah dari pihak lain," tegas Marsekal Hadi Tjahjanto.

 

Ia mengaku bangga kepada jajaran TNI-Polri di Riau sudah terbukti mampu menjaga sinergitas dan soliditas untuk menjaga netralitas dalam masa Pemilu. "Ingat, netralitas pada saat Pemilu adalah harga mati," kata Panglima TNI.

Penulis   : Anugrah
Sumber  : harianterbit