Zaman Now! 736 Ribu Guru Honorer Tak Dapat THR
JAMBITERBIT.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah
memperhatikan nasib 736 ribu guru honorer di seluruh Indonesia, terlebih
tak ada alokasi THR bagi mereka pada lebaran tahun ini.
"Di saat peraturan Pemerintah tentang
THR keluar, ingatlah tidak ada THR bagi ratusan ribu guru honorer di
luar sana," ujarnya disela kunjungan kerja individu Anggota DPR RI di
Tegal, Jawa Tengah, Jumat (25/5/2018).
Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2018 tentang pemberian THR tahun
2018 kepada PNS, TNI/polri, pensiunan, dan penerima tunjangan telah
ditandatangani Presiden. Namun, 736 ribu tenaga guru honorer (menurut
data Kemendikbud) bukanlah yang termasuk skema penerima tersebut.
"Selayaknya sudah menjadi perhatian pemerintah RI mengenai nasib guru
honorer, ada yang sudah mengabdi puluhan tahun membantu program
pencerdasan bangsa, tapi THR pun ga ada," ujar Politisi PKS dari Dapil
Jawa Tengah 9 ini (Tegal - Brebes).
Fikri melanjutkan, masih banyak honorer guru yang masih digaji hanya
200-300 ribu saja. Meski sebagian lainnya yang sudah sertifikasi,
mendapat upah lebih baik, sebesar Rp. 1,5 juta. "Namun semuanya
bernasib sama, tidak ada THR," tuturnya.
Padahal, guru honorer, terutama di daerah-daerah, merupakan ujung
tombak pendidikan kita. Bagaimana tidak, di satu sisi sekolah-sekolah
kekurangan guru PNS. Wapres Jusuf Kalla pernah menyebut, tiap tahunnya,
lima ribu guru PNS pensiun.
Sementara di sisi lain, pemerintah malah
moratorium pengangkatan PNS baru.
Fikri menyontohkan, di daerah Pemilihannya, Kabupaten Brebes Jawa
Tengah, banyak didapati Sekolah Dasar Negeri yang guru PNS nya hanya
satu. Sedangkan jatah pengangkatan Kab Brebes kurang dari 300 orang.
"Bahkan ada yang semua gurunya honorer, yang PNS hanya kepala
sekolahnya," imbuh dia.
Beberapa konstituen melaporkan, Guru di Kabupaten Brebes mendapat honor
dari Pemerintah Daerah hanya Rp350 ribu per bulan. "Itupun tersendat
sendat tidak rutin," ujarnya menirukan keluhan para guru di Brebes.
Fikri menyayangkan kondisi tersebut diduga terjadi merata di
Indonesia. "Karena ini baru satu contoh Kabupaten, bagaimana dengan
wilayah lainnya.
"Karenanya, Ia mendesak pemerintah untuk mencarikan solusi bagi
kesejahteraan guru yang sebagian besarnya justru bukan ASN, disamping
mengangkat para guru honorer untuk mengisi kekosongan posisi PNS di
sekolah-sekolah.
Untuk diketahui, pemerintah berencana membuka lowongan CPNS untuk
100.000 guru. Meskipun demikian, belum diketahui apakah lowongan
tersebut diperuntukkan bagi guru honorer ataupun guru yang baru lulus
kuliah. Saat ini jumlah guru honorer yang ada di Tanah Air mencapai
736.000 guru.
Perlu diperhatikan, tentunya para guru honorer yang sudah senior, akan
sulit berkompetensi dengan para lulusan kuliah baru. "Guru honorer
mempunyai kemampuan yang baik dalam proses belajar-mengajar ditambah
pengalaman puluhan tahun, harusnya masuk dalam kriteria penilaian,"
pungkasnya. (danial/harianterbit)