Fahri Hamzah Minta Presiden Ambil Alih KPK

Fahri Hamzah. foto ist

JAMBITERBIT.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah kembali menyuarakan agar Presiden Jokowi segera mengambil alih kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK. Sebab kalau tidak segera diambil alih, lembaga antirasuah yang dipimpin Agus Rahardjo itu bisa semakin liar.

 

"Jadi, kepemimpinan di KPK itu sudah harus diambilalih oleh presiden, supaya dibikin tenang sampai selesai pilpres," kata Fahri kepada awak media di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (9/10/2018).

 

Pernyataan ini dilontarkan Fahri, menyusul adanya rilis hasil investigasi sejumlah media nasional yang menamakan diri sebagai Indonesialeaks, mengenai kasus korupsi yang diduga melibatkan para petinggi penegak hukum di negeri ini. Mereka juga mencium adanya indikasi kongkalikong untuk menutupi rekam jejak kasus tersebut.

 

Salah satu yang menjadi sorotan adalah disebutnya nama Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, yang tersangkut dalam kasus yang dibeberkan indonesialeaks. 

 

Melanjutkan pernyataannya, Fahri Hamzah menyatakan hanya ingin bicara konstruktif tentang metode pemberantasan koupsi, dan selalu ingin agar evaluatif terhadap kondisi sekarang. Pasalnya, hingga saat ini tidak ada yang terlalu peduli terhadap pembentaran korupsi, temasuk pada calon pesiden yang ada sekarang ini.

 

"Kalau saya memandang, apa yang secara terus menerus terjadi kepada KPK itu meyakinkan saya bahwa ini lah waktunya untuk melakukan evaluasi tehadap KPK. Karena apa yang terjadi di KPK itu, sebetulnya telah menyebabkan KPK begitu banyak menyimpan problem-problem mendasar di dalamnya, seperti komflik antar kelompok, konflik antara di dalam dengan yang di luar KPK. Termasuk kepentingan-kepentingan yang menyebabkan KPK itu harus memilih antara kasus-kasus yang ditegakan, dan ada yang disembunyikan, ada yang ingin dibuka, tetapi ditahan dan seterusnya," paparnya.

 

Bahkan, politis dari PKS itu menuturkan, setidaknya dalam sebulan ini ada dua isu besar yang tengah membelit KPK, yaitu bocornya dokumen penyelidikan seorang gubenur, kemudian ada lagi bocornya dokumen adanya upaya untuk menghilangkan barang bukti di dalam KPK itu sendiri.

 

"Belum lagi ada kasus gugatan ke PTUN oleh Serikat Pekerja KPK, yang menandakan bahwa ada konflik di dalamnya. Justu sebenarnya ini masalah yang harus diselesaikan," ujarnya.

 

Karena itu sekarang ini, mau tidak mau presiden harus telibat dan tidak bisa lagi lepas tangan terhadap permasalahan yang ada di KPK ini. Dan untuk kasus yang satu ini, menurut Fahri tidak bisa dibiarkan, karena menyangkut kredibilitas banyak lembaga, KPK nya sendiri, kepolisian sendiri.

 

"Presiden harus terlibat. Saya terus terang, yang sangat mengkhawatirkan ini berefek kepada Pilpres, berefek kepada kandidat. Dan ini juga menyankut reputasi Jokowi yang sedang dipesoalkan karena semua orang yang kena ini, berada di sekitarnya," bebernya.

 

Sebab, lanjut Fahri lagi, tidak mungkin jika orang-orahng disekitar Presiden Jokowi kena masalah, lantas Jokowi tidak apa-apa?

 

"Nggak ada orang bersih sendiri, kalau disekitarnya kotor. Ini ujian bagi kita bagaimana menghadapi isu ini korupsi ke depan," pungkas politisi asal NTB itu. (Harian Terbit/Danial)