Rakyat Menagih Janji-janji Kampanye yang Belum Terealisir

Presdiden Jokowidodo. foto ist

JAMBITERBIT.COM, JAKARTA - Hari ini, Sabtu 20 Oktober 2018, Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) telah memasuki masa 4 tahun kepemimpinannya. Apresiasi kerap dilayangkan berbagai kalangan. Namun, tak sedikit pula kritik yang mengemuka terutama menyangkut evaluasi terhadap janji-janji saat kampanye yang hingga kini tak kunjung terealisasi.

Partai Gerindra memberikan apresiasi sekaligus kritiknya terhadap 4 tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani.

"Apresiasi pertama pada 22 Oktober Pak Jokowi sudah memenuhi janjinya sebagai hari santri dan para santri sangat bangga merayakan hari nasionalnya sebagai hari santri. Itu yang harus diapresiasi," katanya di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Namun, kata Muzani, terdapat beberapa program pemerintah yang belum terealisasi. Pertama, target 10 juta tenaga kerja selama lima tahun masa pemerintahan yang belum terealisasi.

"Kritik kedua adalah Jokowi berharap Rp10 ribu/per dollar tetapi sekarang bukan mendekati tetapi makin menjauh. Yang harus dikritik adalah Pak Jokowi-JK berjanji menaikkan honor, tenaga kerja honorer menjadi PNS sekarang jauh, bahkan mereka makin susah itu keluhannya," lanjut Muzani.

Kritik ketiga, lanjut dia, menyasar pada bidang hukum. Menurut Muzani, kasus korupsi bukan semakin berkurang namun justru bertambah. Hal ini dibuktikan dengan kasus tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap penyelenggara negara. "Harusnya ditekankan pada pencegahan, bukan pada penangkapannya," ujar Muzani.

Menyangkut aspek politik, pemerintahan saat ini dianggap Muzani begitu ‘kasar’ dalam urusan partai politik.

Di tahun pertama dan kedua, kekuasaan pemerintahan Jokowi-JK memaksa partai untuk mendukung setiap kebijakan yang dilakukan. Baru pada tahun ke empat jelang Pilpres ini, lanjut Muzani, pemerintahan tampak ‘smooth’ dalam mendekati partai.

"Pembelahan pada parpol makin kasar, tambah kasar, pembelahan parpol untuk memaksa satu parpol mendukung kebijakan pemeritah atau koalisi dilakukan dengan kasat mata, gitu lho. Sekarang makin smooth kan sudah tahun ke empat," tambah dia.

Salah satu Anggota Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, menyoroti sisa masa pemerintahan Jokowi-JK yang tinggal 1 tahun lagi. Terutama menurutnya, masih banyak PR terkait janji kampanya yang belum terealisasi.

"Secara umum, hal nyata yang menjadi evaluasi diantaranya nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp15.000 per Dolar Amerika Serikat. Peningkatan harga BBM yang berdampak pada harga kebutuhan bahan pokok. Kemudian, soal impor besar-besaran dan pembangunan yang mengandalkan utang luar negeri," katanya di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Sukamta mencontohkan, seperti misalnya di bidang Komisi I. Janji Jokowi, kala kampanye lalu, ingin menaikkan anggaran pertahanan hingga 3 kali lipat jika pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen.

"Namun, hingga kini belum terealisasi, baik angka pertumbuhan ekonominya atau anggaran pertahanannya," ungkap dia.

Korupsi
Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, memberi catatan terkait perjalanan 4 tahun pemerintahan Jokowi. Meski dinilainya cukup memuaskan, namun Jokowi masih punya pekerjaan rumah yang berat seperti korupsi, sistem birokrasi yang masih tidak efektif dan juga intoleransi dan sistem demokrasi di level akar rumput.

"Teknokrasi dalam birokrasi kita belum berjalan memuaskan. Hal itu juga menjadi faktor penghambat implementasi program-program pemerintah. Birokrasi kita masih belum bisa cepat menerjemahkan visi dan imajinasi yang dibutuhkan dalam percepatan pembangunan," Jelas Arie Sujito di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Selain reformasi kultur birokrasi yang belum berjalan baik, Arie juga menyatakan tantangan berat di level demokrasi akar rumput.

"Demokrasi sekarang ini tidak hanya di kelas menengah atas, tapi juga di kalangan bawah. Masalahnya, politik kita masih cenderung bermain-main dengan komodifikasi sentimen identitas dan agama. Civic culture harus diperkuat oleh pemerintah sekarang ini untuk mengimbangi supra setruktur politik yang relatif sudah maju," katanya.

Berikut beberapa  janji kampanye Jokowi-JK di 2014, membuktikan dan merealisasikan janji-janji dalam visi-misi, tidak berada di bawah bayang-bayang Megawati menyusun kabinet yang ramping dan diisi oleh professional, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7 persen (mengembalikan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen), pendirian bank petani, menyejahterakan kehidupan petani, mengelola persediaan pupuk dan menjaga harga tetap murah.

Kemudian menurunkan harga sembako, perbaikan 5.000 pasar tradisional, menghentikan impor daging, menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM), memperhatikan permasalahan outsourcing, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur, sekolah gratis, menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu, membenahi Berbagai Persoalan di Ibukota Jakarta (seperti kemacetan, banjir, dan lain-lain.

Direktur Program Tim Pemenangan Nasional JKW-MA, Aria Bima, menandaskan bahwa pemerintah Jokowi telah bekerja dan memenuhi visi-misinya. Tetapi, lanjut dia, ada beberapa program yang strategis belum terwujud karena kendala waktu, investasi dan prioritas.

"Jokowi memberi indonesia imajinasi menjadi negara maju, menancapkan pondasi kokoh dan menunjukkan hasil kerja yang memastikan lebih banyak masyarakat kian merasa menjadi indonesia karena keadilan terutama di bidang ekonomi bisa dirasakan lebih nyata," jelasnya di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Kedepan menurutnya, adalah pondasi baru dalam meneruskan Nawa Cita dan mendorong paling tidak dua prioritas.

"Yakni, menjadikan indonesia yang kompetif, terkoneksi sehingga mampu membangun industri nasional yang punya daya saing global. Jokowi juga menginginkan kita semua bekerja dari hanya mengamankan APBN menjadi investasi jangka panjang untuk indonesia yang produktif dan berkualitas," tutur dia. (Harian Terbit/Sammy)