Dua Putra Jokowi Masuk Bursa Pemilihan Wali Kota Surakarta
Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsudin Alimsyah mengatakan, secara konstitusi masuk radarnya Gibran dan Kaesang dalam bursa pemilihan Wali Kota Surakarta sah - sah. Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah mencabut ketentuan pasal yang mengatur ketentuan larangan politik dinasti dalam UU Pilkada.
"Namun demikian dalam konteks politik tetap tidak etis (putra presiden jadi wali kota) bahkan berpotensi merusak kualitas demokrasi," ujar Syamsudin Alimsyah kepada Harian Terbit, Kamis (25/7/2019).
Menurut Syamsudin, jika anak presiden ikut Pilkada maka dalam konteks yang lebih teknis mulai dari proses pencalonan sampai kampanye akan sulit menempatkannya setara dengan calon yang lain. Fakta Pemilu 17 April 2019 saja jelas bagaimana persoalan netralitas birokrasi bahkan aparat keamanan menjadi isu yang krusial. Tidak heran di Pemilu 2019 kemarin ada pihak menyebut pemilu yang diduga banyak kecurangan.
Syamsudin mengakui masih relatif Gibran dan Kaesang layak menjadi calon wali kota. Karena hal tersebut tergantung dari segi mana untuk menilainya. Namun yang jelas kehadiran calon dari anak penguasa maka akan menjadi tidak sehat dalam sistem rekruitmen kepala daerah.
Selain itu kehadiran anak penguasa dalam poltiik juga berpotensi politik dinasti akan semakin subur. "Apa yang selama ini dikuatirkan justru kembali hidup dalam iklim demokrasi yang sementara bergerak membaik," paparnya.
Spekulasi Politik
Sementara itu, pengamat politik dari Point' Indonesia (PI) Karel Susetyo mengatakan, karena baru masuk bursa sebagai wali kota maka belum tentu menggambarkan apa-apa. Oleh karena itu Gibran yang masuk bursa wali kota Surakarta hanya sekedar spekulasi politik. Apalagi sebagai pengusaha yang sukses, Gibran sama sekali tidak menunjukkan ketertarikannya terhadap dunia politik praktis seperti yang dilakukan ayahnya, Jokowi.
"Anak itu (Gibran) sama sekali tidak menunjukkan ketertarikannya terhadap politik praktis," paparnya.
Karel menilai, sosok secara kapasitas untuk berpolitik Gibran juga belum mempunyai kemampuan. Oleh karena itu masuk bursanya Gibran sebagai calon wali kota Surakarta meramaikan suasana politik dan gimmick (tipu muslihat) belaka. "Itu hanya spekulasi dan gimmick politik saja," tandasnya.
Terpisah, pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Ujang Kormarudin mengatakan, jika Gibran mempunyai niat dan didukung dengan program - program yang disampaikan dalam kampanye maka bisa saja akan terpilih. Peluang menang bagi Gibran untuk jadi Wali Kota Surakarta sangat besar. Karena Gibran anak presiden yang sudah tentu akan didukung oleh loyalis Jokowi.
"Kalau soal kapasitas pribadinya biar rakyat yang menentukan. Jika dianggap bagus maka masyarakat akan mendukung. Namun jika tidak, pasti tidak akan didukung," ujarnya.
Ujang mengakui, jika seandainya Gibran terpilih menjadi Wali Kota Surakarta maka akan membuat kekuasaan hanya berputar di keluarga Jokowi saja. Apalagi Indonesia juga mengenal politik dinasti. Politik dinasti merupakan fenomena politik yang banyak terjadi di daerah - daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu walaupun politik dinasti tidak baik untuk perkembangan demokrasi namun kenyataannya poltiik dinasti terjadi di Indonesia.
"Sebenarnya tidak baik. Tapi nyatanya banyak terjadi (politik dinasti)," tandasnya.
Hasil Survey
Seperti diketahui putra pertama Presiden RI Joko Widodo yang berprofesi sebagai pengusaha Gibran Rakabuming Raka dan adiknya Kaesang Pangarep masuk dalam bursa Pemilihan Wali Kota Surakarta untuk periode 2020 sampai dengan 2025.
"Ini sesuai dengan hasil survei yang kami lakukan," kata Ketua Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta Suwardi di Solo, Kamis (25/7/2019).
Selain Gibran, putra bungsu presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Kaesang Pangarep, juga masuk dalam bursa tersebut.Ia menyebutkan ada 96 titik lokasi survei dengan delapan responden di masing-masing titik.
"Jumlah total kuesioner yang kami sebarkan ada 768. Akan tetapi, yang dua tidak bisa dianalisis sehingga dibuang. Jadi, ada 766 yang kami uji sampel dengan margin error 4 persen," katanya, seperti dilansir Antara.
Survei tersebut menguji tiga kategori, yaitu popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Dari kategori popularitas, nama Gibran muncul dengan angka popularitas tertinggi. "Dari total jumlah responden, 90 persennya mengenal Gibran," katanya.
Selain itu, dengan angka yang sama juga muncul nama Achmad Purnomo. Sebagaimana diketahui, saat ini Achmad Purnomo menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surakarta mendampingi Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo.
"Di urutan ketiga adalah Kaesang dengan persentase popularitas 86 persen dan di urutan keempat ada nama Teguh Prakosa yang merupakan Ketua DPRD Kota Surakarta dengan angka 49 persen," katanya.
Sementara itu, dari sisi kategori akseptabilitas, Achmad Purnomo menempati peringkat tertinggi dengan persentase 83 persen, diikuti Gibran 61 persen, dan Teguh 49 persen.
Dari segi elektabilitas, Achmad Purnomo masih menempati urutan pertama dengan angka 38 persen, urutan kedua ada Gibran dengan 13 persen, berikutnya Teguh Prakosa dengan angka 11 persen.
Selain empat nama tersebut, survei juga memunculkan beberapa nama tokoh lain di Kota Solo, di antaranya Ketua Kadin Gareng S. Haryanto, Pengasuh Pondok Pesantren Al Quraniy K.H. Abdul Kharim atau Gus Kharim, mantan Rektor UNS Ravik Karsidi, pengusaha Slamet Rahardjo, Ketua Tim Pemenangan Daerah Jokowi-Maruf Her Suprabu, dan akuntan publik Rachmad Wahyudi.
Suwardi mengatakanbahwa nama-nama tersebut muncul berdasarkan forum diskusi kelompok yang juga melibatkan tokoh-tokoh lintas bidang di Kota Solo, di antaranya budayawan dan politikus. (harianterbit/safari)
