foto istimewa

JAMBITERBIT.COM, JAMBI - Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se - Sumatera tahun 2019 di Provinsi Bengkulu melahirkan Piagam Memorandum of Rafflesia.

Piagam Memorandum of Rafflesia tersebut berisikan 11 poin hasil dari kesepakatan seluruh Gubernur di Pulau Sumatera yang ditandatangani bersama, terkait peningkatan peran Pulau Sumatera dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah selaku pimpinan Rakor menyebutkan, ada beberapa issu yang dibahas dalam Rakor ini terkait peningkatan peran Pulau Sumatera dalam pembangunan ekonomi nasional diantaranya, Pembangunan infrastruktur dikawasan Pulau Sumatera serta Peningkatan konektivitas di Pulau Sumatera..

“Pengelolaan komoditas unggulan Pulau Sumatera, upaya pelestarian sumberdaya alam dan kehutanan Pulau Sumatera dalam konteks ekonomi nasional serta perlindungan perempuan dan anak,” sebut Gubernur Rohidin.

Rakor ini juga dihadiri seluruh Kepala Bappeda se- Sumatera, Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat dan Sumatera Utara serta Staff Ahli Bidang Pemerataan Kewilayahan Kementerian BPN/Bappenas RI, Pakar Hukum Tata Negara dan Sekretaris Menteri PPPA RI.

Dijelaskan Gubernur Rohidn, peran Pulau Sumatera dalam konteks Nasional sangatlah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dimana, jelas Gubernur Rohidin, Pulau Sumatera memberikan kontribusi sebesar 21-22 persen pada pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan Pulau Jawa pada angka 50 persen dan 30 persen pulau lainnya.

“Kalau kita melihat struktur ekonomi seperti ini maka Pulau Sumatera memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Gubernur Rohidin.

Gubernur Rohidin sangat yakin hasil dari Rakor ini nantinya dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional dengan posisi Pulau Sumatera yang sangat strategis.

Hasil dalam kesepakatan tersebut, menurut Gubernur Rohidin akan ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan kembali di Provinsi Bengka Belitung guna membahas rencana aksi, bersama seluruh Bappeda se - Sumatera dan dikonsolidasikan dengan DPD se- Sumatera.

“Setelah itu baru akan dimintakan waktu untuk rapat terbatas dengan Presiden dan Wakil Presiden RI bersama Kementerian terkait, mengenai rencana aksi yang sudah disepakati bersama tersebut,” tegas Gubernur Bengkulu yang ke sepuluh ini. (Rian- Dora- Khaffi Media Center Pemprov Bengkulu)