Legislator PKS Minta Segera Wujudkan Pemberdayaan Petani

foto istimewa

JAMBITERBIT.COM, JAKARTA - Komisi IV DPR RI menyoroti banyak aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan program kerja Menteri Pertanian (Mentan) yang baru, Syahrul Yasin Limpo. Satu di antaranya yang harus diperhatikan adalah bagaimana memperdayakan petani agar kehidupannya bisa sejahtera. Pemberdayaan petani juga agar para milienal bisa tertarik menjadi petani.

"Harapan kita ke Mentan agar ketika membereskan masalah petani jangan sepotong-sepotong. Tap harus komprehensif," ujar Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Hamid mengakui, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah baik pusat dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Seperti memberikan peralatan pertanian, bibit dan pupuk. Namun jumlah yang diberikan tersebut masih sangat terbatas. Selain itu jumlah tenaga penyuluh pertanian juga masih belum ideal. Sehingga nasib petani masih saja tetap terpinggirkan.

"Satu tenaga penyuluh cakupan wilayahnya juga satu kecamatan. Idealnya satu tenaga penyuluh itu untuk tiga desa," paparnya.

Hamid menuturkan, dengan meningkatkan jumlah penyuluh memang membutuhkan anggaran yang lebih. Oleh karena Komisi IV DPR akan mendukung penambahan anggaran untuk memperdayaan petani yang diminta Kementerian Pertanian (Kementan). Sehingga dengan penambahan anggaran tersebut maka ke depan banyak pihak yang tertarik untuk menjadi petani.

Anggota DPR RI Asal Jawa Tengah IV ini menuturkan, masalah pertanian dari tahun-ke tahun memang menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk di selesaikan. Karena hingga kini  belum ada penyelesaian menyeluruh pada persoalan mendasar pertanian. Apalagi, masalah pertanian terjadi dari sektor hulu hingga hilir. Seperti masalah alih fungsi lahan pertanian dan komponen dasar produksi pertanian semakin sulit.

Dalam kesempatan ini Hamid juga menyebut masalah yang dihadapi petani juga terkait dengan distribusi pupuk bersubsidi. Karena blokir atau penghentian pupuk bersubsidi di beberapa wilayah Indonesia merupakan salah satu pemicu kisruhnya pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi secara nasional.

Bulan lalu, September, Negara melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyiapkan pasokan pupuk subsidi sebanyak 1,26 juta ton untuk memenuhi kebutuhan petani secara nasional hingga akhir tahun 2019. Janji pihak pemerintah, pupuk disiapkan jumlah ini agar dapat memenuhi kebutuhan petani sesuai dengan alokasi yang diatur Kementerian Pertanian dengan tujuan tidak terjadi kekurangan stok pupuk jelang musim tanam tahun ini. Namun pada kenyataannya, tata kelola distribusinya masih amburadul menuai protes dari petani-petani di tingkat bawah.

“Saya masih mendapat banyak keluhan dari banyak petani-petani di dapil saya, Subosukawonosraten atau Solo Raya yang meliputi Kabupaten Sragen, Karanganyar dan Wonogiri. Keluhan yang paling intens pada masalah pupuk bersubsidi. Pemerintah masih kacau dalam pengelolaan pupuk bersubsidi ini,” terangnya.

Politisi PKS ini mengatakan, meski pemerintah telah menggelontorkan  6.026.667 ton pupuk bersubsidi hingga hingga 11 September 2019, setara 68 persen dari alokasi penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2019 sebesar 8,8 juta ton, namun kepuasan masyarakat terutama para petani jauh dari harapan. Banyak rakyat mengeluh terkait dengan masalah pendataan kelompok penerima, hanya yang dekat pemerintah atau yang memiliki akses saja mendapat saluran pupuk subsidi dengan mudah. Namun masih banyak petani yang tidak kebagian pupuk subsidi meski sangat membutuhkan.

“Semoga sampai akhir tahun ini, pemerintah mampu membereskan permasalahan pupuk bersubsidi ini. Keluhan-keluhan yang hingga saat ini masih banyak dirasakan oleh petani-petani di Daerah dapat di redam dalam waktu cepat,” harap Legislator PKS ini. (harianterbit/safari)

sumber : harianterbit.com