Sesuai Arahan Presiden untuk Pengendalian Karhutla, Pj Gubernur Jambi Fokus Pencegahan

JAMBI - Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni mengatakan, pihaknya akan lebih mengantisipasi pencegahan potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi dengan berbagai upaya.

Hal itu Ia sampaikan usai mendengarkan Pengarahan secara daring Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Karhutla di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (22/2/2021).

“Rapat ini adalah rapat koordinasi tentang bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan, terkait dengan pengklasteran perusahaan yang sudah  kita lakukan. 

 

Hal ini biasa dilakukan setiap tahun dan kita sudah mengetahui  perilakunya. Berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Danrem tadi, ada empat lokasi yang  perlu kita cermati, yaitu  Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi, ada empat yang paling dikedepankan,” jelasnya.

Menurutnya, arahan Presiden terkait Karhutla tahun ini membuat kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi. 

“Dan kalau kita  mendengarkan arahan Bapak Presiden, yang lebih ditekankan pertama adalah pada upaya antisipasi/pencegahan. Ada peluang sebenarnya dari sisi anggaran, ketika muncul satu titik yang masih kecil di sebuah desa, maka ada peluang penanganannya dengan menggunakan dana desa. Kalau ini bisa dilakukan, kebakaran tidak akan sampai membesar. Kita bisa antisipasi dengan baik,” harap Pj Gubernur Jambi.

Selain itu, Pj. Gubernur Jambi menyampaikan kembali pernyataan Mendagri Muhammad Tito Karnavian pertengahan tahun 2020 lalu, bagaimana pengendalian Karhutla bisa memanfaatkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD yang bisa digunakan untuk bencana maupun hal-hal yang mendesak.

"Kemudian daerah rawan terjadi Karhutla juga bisa memanfaatkan anggaran dari pemerintah pusat.

Tentu saja butuh dukungan dari kementerian/lembaga yang berkompeten terhadap penanganan karhutla untuk bisa mengalokasikan anggarannya membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar," kata Pj Gubernur Jambi mengutip Mendagri.

Lebih lanjut dikatakan Ibu Nunung, sapaan akrabnya, daerah bisa melakukan kerja sama dengan swasta. Mengingat banyak perusahaan besar yang terganggu jika terjadi Karhutla.

Hadir pada kesempatan tersebut Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rachmad Wibowo, Danrem 042 Gapu, Brigjen TNI Muhammad Zulkifli, S.I.P., M.M., Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Dr. Johanis Tanak, SH, MH,  Sekda Provinsi Jambi, H.Sudirman, SH, MH dan Kepala OPD/ Dinas terkait.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rachmad Wibowo dalam keterangan menyampaikan apa saja yang telah dilakukan TNI- Polri dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan. 

“Sesuai arahan Bapak Presiden tadi, dari Polda Jambi kita bersama-sama dengan Korem telah melakukan  langkah-langkah  pencegahan kebakaran hutan, kami beberapa waktu yang lalu telah melakukan patroli di daerah Medak, dimana kita ketahui bahwa daerah ini adalah daerah konsensi hutan gambut, dimana pemiliknya sudah tidak mampu untuk mengelola, kami sudah bertemu dengan pemiliknya dan kami besok akan melakukan optimalisasi berupa revitalisasi sekat kanal bersama- sama dengan pengelola hutan," ungkapnya.

Kapolda menambahkan, pihaknya bersama Danrem akan mengerahkan anggota untuk merevitalisasi kanal menjaga tinggi muka air tanah, supaya area berpotensi terbakar tetap basah, kami juga telah melakukan optimalisasi potensi masyarakat, baik tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat melalui Babinsa, Bhabinkamtibmas,  jika ditemukan asap segera bisa kita  tanggulanagi,” jelasnya. 

Kapolda Jambi juga menyatakan, selama bulan Februari ini setidaknya ada empat asap, dua di Tanjab Barat dan satu sudah ditangkap dan ditahan.

"Luas yang terbakar lahannya 1,2 Ha, dan satu di Tanjab Timur, satu lagi di Muaro Jambi yang lokasinya cukup jauh, ada di lokasi pertengahan lahan gambut," ujarnya.

Kapolda Jambi mengakui medan di lapangan untuk memadamkan hutan cukup berat. 

"Harus menggunakan kapal yang berlayar di sekat kanal, dan di situ ada perbedaan elevasi tanah sehingga membuat kapal saat di satu titik tidak bisa naik, kapal itu harus diangkat untuk pindah ke elevasi tanah yang lebih tinggi. Dan apa resikonya? Yaitu masih adanya pelaku illegal logging yang berasal dari Selatan," katanya.

Polds Jambi menambahkan, mereka para pelaku pembakaran memasak dengan kompor, untuk konsumsi mereka selama pembalakkan kayu,  membakar kayu untuk mengusir nyamuk, dan ketika petugas tiba di sana masih ditemukan asap.

"Dan kita akan melakukan patroli bilamana ada asap, kita akan menurunkan anggota untuk memadamkan. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Jika sudah besar walaupun menggunakan teknologi rekayasa cuaca dan water bombing akan sulit untuk dipadamkan,” papar Kapolda.

Selanjutnya Danrem 042 Gapu, Brigjen TNI Muhammad Zulkifli, S.I.P., M.M., menyatakan, bahwa ada empat hal yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo, dalam upaya untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 

“Tadi ada empat arahan Bapak Presiden yang menjadi penekanan, tapi yang pertama adalah prioritas pencegahan itu yang menjadi atensi kita," tuturnya.

Di bulan Maret ini, sambung Danrem, pihaknya harus mengecek perlengkapan yang dimiliki oleh perusahaan, selain mengecek kelengkapan peralatan sendiri, mulai dari Kehutanan, BPBD, Korem, Polda dan Pemda. 

"Kemudian kita akan mengecek kelengkapan peralatan dari perusahaan," tambahnya.

Dijelaskan Danrem, aparat sudah mengetahui perusahaan di Jambi ini ada kurang lebih 170-an, semua harus dicek kelengkapannya.

"Tahun 2020 kita sudah cek, dan tahun 2021 ini akan kita cek, untuk mengetahui kesiapan mereka melaksanakan, mengantisipasi terjadinya kebakaran,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk mencegah Karhutla akan dibentuk klustering, sebab di tahun  2020 klustering daanggap efektif, dan diyakini agar perusahaan terlibat dalam satu kluster penanganan kebakaran di provinsi," imbuhnya.

Kemudian, lanjut Danrem, untuk infrastruktur, monitoring sampai dengan tingkat bawah, TNI-Polri memiliki Babinsa, Bhabinkamtibmas, aparat Kelurahan, Tokoh Masyarakat yang dilibatkan untuk monitoring.

"Kami juga mengharapkan dukungan seluruh pihak untuk mengedukasi masyarakat kita untuk tidak membakar lahan,“ tandas Danrem. (***)