Cegah Korupsi, Ketua DPRD Provinsi Jambi Dorong Penerapan Sistem Digitalisasi
 |
| foto : ist |
JAMBI – Ketua DPRD Provinsi, Edi Purwanto mendorong sistem digitalisasi dalam meberikan pelayanan dan penyelenggaran pengadaan barang dan jasa guna meminimalisir penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara daerah.
Prograram tersebut sejalan dengan usulan dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia dan juga KPK RI yang disampaikan dalam rapat virtual, Senin (24/01/22).
Edi mengatakan, sistem yang baik akan menunjang perbaikan budaya kerja. Dengan sistem digitalisasi, sebutnya akan memperkecil ruang untuk bertemu pihak ketiga yang terkadang menyebabkan adanya permainan tidak sehat bahkan penyalahgunaan kewenangan.
“Semuanya nanti akan menggunakan sistem digitalisasi, sehingga siapapun pemenangnya itu yang akan melakukan pengerjaan, sehingga tidak ada lagi titipan-titipan,” kata Edi.
Edi mengatakan, ada tiga poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, kata Edi, Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Daerah termasuk Provinsi Jambi untuk melihat potensi-potensi yang disinyalir bisa menjadi celah terjadinya korupsi.
Pemerintah, sebut Edi masih menemukan adanya celah dalam melakukan tindak korupsi pada Pemerintah Daerah.
“Kedua adalah terkait dengan integritas, dan yang terakhir adalah tentang budaya kerja,” kata Edi usai mengikuti rapat tersebut.
Sementara itu, dalam rapat tersebut Menteri Dalam Negeri RI, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D. menyampaikankepada seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat integritas guna mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi.
“Saya meminta kepada Pemerintah Daerah untuk lebih berintegritas lagi kedepannya, karena tingkat integritas Pemerintah Daerah saat ini masih rendah berada poin 69,” tuturnya.
Selain Mendagri dan Ketua KPK RI, tersebut juga di hadiri oleh Kepala LKPP. Edi bersama Gubernur Jambi Al Haris mengikuti rapat tersebut secara virtual di Ruang Video Conference Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Rapat virtual jiga diikuti oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi (red).
