Tolak Kenaikan BBM, Massa HMI Kepung Gedung DPR
 |
| foto : istimewa |
JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam
(PB HMI) siap menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (29/8/2022). Aksi HMI tersebut untuk menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Pertalite sebesar 30% menjadi Rp 10.000 per liter.
"Kita besok berencana aksi di DPR, jadwalnya jam jam 10.00 WIB," kata Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama kepada wartawan, Minggu (28/8/2022).
PB HMI juga telah menginstruksikan jajaran Badko, pengurus cabang dan komisariat untuk menggelar aksi demonstrasi serentak di seluruh Indonesia untuk menolak kenaikan harga BBM. Instruksi itu telah diputuskan oleh PB HMI melalui rapat harian Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam pada Jum'at (27/8/2022) lalu.
"Untuk itu diinstruksikan untuk aksi serentak yang dilakukan secara damai dan tidak anarkis. Pada Senin, 29 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB s/d selesai," tulis surat Instruksi PB HMI yang ditandatangani oleh Ketum PB HMI Raihan Ariatama dan Sekjen Ichya Alimudin.
PB HMI menyatakan sikapnya untuk menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab, kenaikan BBM nantinya akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Kelompok ini belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi Covid-19," bunyi pernyataan sikap tersebut.
Tak hanya itu, PB HMI juga meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. PB HMI juga mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan.
"Dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir," bunyi keterangan PB HMI.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pada pekan lalu bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi. Pada pernyataan terbaru, Luhut mengatakan, kenaikan harga BBM ini masih dikaji dan dihitung.
"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat," kata Luhut, Rabu (24/8/2022).
"Tapi untuk diketahui, harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia. Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume. Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," sambungnya.
Luhut mengatakan, pemerintah juga berupaya mengurangi subsidi dan kompensasi energi lewat percepatan B40 dan adopdi kendaraan listrik.
"Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi," kata Luhut.
"Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," imbuhnya.
sumber : haianterbit.com
